Kabardedikan.com, Luwu – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnivian meminta Kepala Daerah untuk mengkaji ulang dan mengevaluasi tunjangan perumahan DPRD. Langkah itu dia sampaikan menyusul sorotan masyarakat terkait tunjangan anggota dewan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu, Sulaiman, saat dikonfirmasi terkait ini mengatakan bahwa pemerintah belum mendapatkan instruksi dari Mendagri terkait evaluasi tunjangan perumahan anggota DPRD.
“Saya belum dapat info, saya akan coba tanyakan ke OPD terkait,” katanya, Senin, 15 September 2025.
Sementara itu, Ketua DPRD Luwu Ahmad Gazali saat dimintai tanggapan atas permintaan Mendagri itu mengatakan, pihaknya akan menerima jika hal itu diberlakukan. Dia menegaskan, tunjangan perumahan anggota dewan diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup).
“Anggota DPRD punya hak keuangan dan itu diatur. Kalau itu menjadi ketentuan pemerintah kami siap. Mau naik atau turun kalau sudah menjadi ketentuan kami ikuti,” kata dia. Seraya menambahkan, tunjangan perumahan anggota dewan di Kabupaten Luwu masih tergolong sedang.
Sekedar diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dua kali menemukan kelebihan bayar tunjangan perumahan DPRD Luwu pada tahun 2023 dan 2024.
BPK menyebutkan ada kelebihan pembayaran tunjangan kepada 32 anggota DPRD Luwu. Pada Tahun 2023, total kelebihan pembayaran itu sebanyak Rp 1 Miliar lebih sedangkan tahun 2024 sebesar Rp 539 Juta lebih.
BPK mengatakan, penyebab kelebihan bayar itu lantaran pemerintah masih menggunakan aturan lama yakni Perbup Nomor 76 Tahun 2022. Di mana setiap anggota dewan menerima Rp 5.600.000 per bulan. Semestinya anggota DPRD Luwu menerima tunjangan rumah sebesar sebesar Rp5.230.000 sebagaimana di aturan dalam Perbup Nomor 50 Tahun 2024.
Ketua DPRD Luwu menambahkan, terkait tunjangan perumahan, anggota dewan sebagai penerima manfaat sebagaimana diatur dalam Perbup. Dia menyebutkan tidak ada keterlibatan anggota dewan dalam penetapan tunjangan perumahan.
“Saya luruskan ini, tidak mengklaim dan tidak ada saling menyalahkan. Terkhusus tunjangan itu diatur dalam Perbup berdasarkan Appraisal (tim penilai) tidak ada sangkut pautnya DPRD,” kata dia.
“Bagi kami yang salah ketika nilai Perbup ‘7’ dan dibayarkan Sekwan ‘8’ itu salah. Tetapi ketika hak keuangan kami dianggap keliru yang berarti Perbup yang harus dirubah, jangan seolah kami yang salah,” pungkasnya. (Jayanto).
