AMASS Geruduk Mapolres dan DPRD Luwu, Desak Tutup PETI Bajo Barat

Kabardedikan.com, Luwu – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, dinilai semakin marak dan seolah tidak pernah berhenti meskipun aparat penegak hukum (APH) telah berulang kali melakukan operasi penertiban.

Kondisi tersebut memicu kemarahan masyarakat. Kini, puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Aliran Sungai Suso (AMASS) menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolres Luwu dan Kantor DPRD Kabupaten Luwu, Selasa, 17 November 2026.

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan keresahan atas aktivitas PETI yang dinilai terus berlangsung, bahkan semakin meluas setelah sejumlah operasi penertiban dilakukan.

AMASS menilai, berulangnya aktivitas pertambangan ilegal menunjukkan bahwa penindakan yang selama ini dilakukan belum mampu memberikan efek jera maupun menghentikan kegiatan PETI di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Suso.

Melalui pernyataan sikap yang dibacakan jenderal lapangan (Jenlap) aksi, AMASS menegaskan bahwa persoalan PETI di Kecamatan Bajo Barat dan Kecamatan Latimojong bukan semata-mata persoalan pelanggaran perizinan dan kerusakan lingkungan, melainkan menyangkut penegakan hukum, pertanggungjawaban penyelenggara negara, serta perlindungan keselamatan masyarakat.

Dalam orasinya, Jenlap aksi, Muhammad Husein menyoroti dugaan pembiaran terhadap aktivitas ilegal yang sebelumnya telah diketahui dan dilaporkan kepada aparat penegak hukum oleh Kepala Desa dan Camat Bajo Barat.

Menurut AMASS, kepolisian memiliki kewajiban berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan untuk menegakkan hukum serta melindungi keselamatan jiwa, harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup.

  Hadiri Penutupan Porprov XVIII, Bupati Luwu Apresiasi Perjuangan Para Atlet

“Kami meminta agar dugaan pengabaian kewajiban hukum oleh aparat yang berwenang diperiksa dan dipertanggungjawabkan apabila laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti secara patut, sementara aktivitas ilegal terus berlangsung,” ucapnya

AMASS juga mempertanyakan efektivitas operasi penertiban PETI yang telah dilakukan Polda Sulawesi Selatan sebanyak tujuh kali. Pasalnya, menurut mereka, operasi tersebut belum berbanding lurus dengan penghentian aktivitas pertambangan ilegal.

Sebaliknya, aktivitas PETI disebut masih berlangsung dan kerusakan DAS Suso terus mengkhawatirkan.

Selain persoalan penindakan, AMASS turut menyoroti minimnya keterbukaan informasi kepada publik mengenai hasil operasi, termasuk perkembangan penyidikan, penetapan tersangka, serta pihak-pihak yang telah diproses hukum.

Salah satu peserta aksi, Hajar, dalam pernyataan sikapnya, mengingatkan bahwa kerusakan DAS Suso tidak hanya berdampak terhadap ekosistem sungai, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat dari wilayah hulu hingga hilir.

“Sedikitnya 6.000 hektare lahan persawahan di Kecamatan Bajo Barat, Bajo, Kamanre, Belopa, Belopa Utara, dan sebagian wilayah Suli berada dalam risiko terdampak,” ucap Hajar

AMASS menilai akumulasi material hasil aktivitas PETI berpotensi meningkatkan ancaman banjir, sedimentasi, serta kerusakan permukiman warga. Bahkan, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan bangunan mengalami kerusakan hingga kehilangan kelayakan huni.

“Negara tidak boleh menunggu bencana terjadi, rumah kehilangan kelayakan huni, sawah rusak, dan masyarakat kehilangan ruang hidupnya untuk kemudian mengambil tindakan,” tegas Hajar.

  Cetak Pendakwah Muda yang Moderat, Pemkab Luwu Gelar Pelatihan Da’i dan Da’iyah

Tidak hanya mendesak penghentian PETI, AMASS juga secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Pertambangan Emas Blok Tetekang.

Penolakan tersebut didasarkan pada kekhawatiran bahwa area operasional pertambangan berada di badan maupun sempadan Sungai Salo Suso.

AMASS merujuk hasil rapat BBWS Pompengan Jeneberang sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor SA.0203/B/Bbws 11/2026/423 tertanggal 30 September 2026 tentang Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Persetujuan Rekomtek untuk Kegiatan Pertambangan Rakyat di Wilayah Sungai.

Dalam poin kedua hasil pembahasan tersebut, Tim Rekomtek BBWS Pompengan Jeneberang menyimpulkan bahwa penambangan emas tidak diperbolehkan di badan maupun sempadan sungai.

Hasil kajian tersebut juga mengingatkan bahwa aktivitas penambangan komoditas logam atau emas di sungai berpotensi merusak morfologi sungai akibat pengerukan dasar sungai, memicu erosi tebing, serta mencemari air melalui limbah pencucian yang dapat menurunkan kualitas air.

Atas dasar itu, AMASS menilai rencana WPR Blok Tetekang berpotensi memperparah kerusakan DAS Suso dan meningkatkan risiko sedimentasi serta banjir yang mengancam permukiman dan lahan pertanian masyarakat.

Dalam aksi demonstrasi tersebut, AMASS menyampaikan delapan tuntutan kepada aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Luwu.

Adapun delapan tuntutan tersebut yakni:

1. Menghentikan seluruh aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di seluruh wilayah DAS Suso.
2. Mendesak Kapolri segera mengevaluasi dan memeriksa Kapolres Luwu serta Kapolda Sulawesi Selatan atas dugaan kelalaian dalam pelaksanaan tugas dan penegakan hukum.
3. Mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu terkait penindakan PETI di DAS Suso.
4. Memproses hukum seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam aktivitas PETI di DAS Suso.
5. Mengungkap rantai pasok dan distribusi BBM bersubsidi yang diduga disalahgunakan untuk mendukung aktivitas PETI.
6. Mentransparansikan hasil penindakan hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas PETI di DAS Suso.
7. Menolak penetapan WPR Pertambangan Emas Blok Tetekang di DAS Suso yang dinilai mengancam aset kehidupan masyarakat dari hulu hingga hilir.
8. Mendesak Pemerintah Kabupaten Luwu segera melakukan normalisasi DAS Suso.

  Wakil Bupati Luwu Dorong Penguatan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah se-Luwu Raya

AMASS menegaskan seluruh tuntutan tersebut harus direalisasikan paling lambat 1 x 24 jam.

Mereka juga mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada operasi penertiban yang bersifat seremonial. Menurut AMASS, pertanggungjawaban aparat dan pemerintah tidak boleh dihindari, sementara keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. (*)

deposit 10 bonus 10

garansi kekalahan 100

slot vietnam

depo 50 bonus 50

https://parfumschristianblanc.com/

https://www.barplate.com/wp-includes/js/qris/

https://hotmusic507.org/