Kabardedikan.com, Jakarta — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Abdullah Azwar Anas memastikan pemindahan tahap awal 11 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) sesuai rencana.
Hal tersebut disampaikan Anas saat mengunjungi lokasi pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kaltim, Sabtu, 10 Juni 2023. Dirinya mengatakan perkembangan pembangunan IKN berjalan baik dan luar biasa.
” Tentunya ini diharapkan dapat menunjang target pemerintah untuk pemindahan ibu kota serta kepindahan ASN, TNI, Polri tahap awal pada 2024 nanti,” sebut Anas.
Dirinya menyebutkan, skema pemindahan ASN telah disiapkan sebaik mungkin. Tahap pertama pada tahun 2024 ialah ASN, TNI, dan Polri sebanyak 16.990 orang. Terdiri atas 11.274 ASN dari 40 Kementerian dan lembaga dan TNI/Polri sebanyak 5.716 personil.
Di IKN nanti, pemerintah berencana membangun sarana olahraga, lahan hijau, apartemen, danau dan fasilitas lainnya. Selain itu sebut Anas, IKN juga didukung sekolah dan fasilitas rumah sakit.
“Ini agar semua orang yang ada di IKN, termasuk ASN, bisa bekerja dengan nyaman dan optimal,” ujar Anas.
Lebih jauh, Menpan – RB juga mengungkapkan, akan mendorong percepatan terbentuknya Mal Pelayanan Publik (MPP) di IKN Nusantara, hal tersebut kata dia untuk mempermudah pelayanan publik.
Dirinya menyebutkan MPP ini salah satu fokus Presiden dalam digitalisasi layanan guna mewujudkan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau (SPBE).
“Kementerian PANRB terus mendorong dan siap membantu agar pelayanan publik mudah, cepat, dan efisien dengan pengitegrasian layanan publik melalui MPP. Kami berharap, secepatnya MPP dapat hadir di IKN,” sebut Anas, seraya mengatakan, ke depan IKN menjadi contoh bagaimana semua layanan terdigitalisasi.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi menjelaskan, progres pembangunan IKN sudah mencapai 29,27 persen.
Thomas memaparkan, proses terbentuknya IKN, terdapat empat tahap atau (4P) yakni persiapan, pembangunan, pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan.
“Penyelenggaraan pemerintahan tahun depan dan setelah berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara melalui Keppres. Kami hari ini sementara menggagas bagaimana pembagian wilayah untuk pemerintahan termasuk kami lagi menggagas untuk memperkuat peran otorita,” ujar Thomas.
Sementara percepatan MPP di IKN menurutnya masuk pada P yang terakhir yaitu penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan Penyelenggaraan MPP perlu dilakukan dan pemerintah harus siap untuk merespon semua kepentingan masyarakat terkait pelayanan publik.
“Saya sangat setuju (percepatan MPP) untuk pelayanan publik yang lebih baik. Bahkan kalau bisa melebihi yang hari ini,” pungkasnya. (*)
