Kabardedikan.com, Luwu —Basaruddin salah satu anggota DPRD Luwu mengatakan, pembebasan lahan yang dilakukan PT Masmindo Dwi Area (MDA) adalah ganti Kerugian. Ganti Kerugian menurutnya adalah pelepasan atau pemberian hak kepada perusahaan dari pemilik lahan.
Hal itu diungkapkan Basaruddin dalam Rapat Dengar Pendapat atau RDP yang dilakukan Anggota DPRD Luwu dengan sejumlah warga dari tiga Desa di Kecamatan Latimojong: Bone Posi, Ulu Salu dan Rante Balla di ruang rapat Komisi 1 DPRD Luwu, Rabu, 26 Juli 2023 — warga tersebut keberatan sebab ada perbedaan harga pembebasan lahan yang dilakukan MDA.
Dalam kesempatannya itu, dirinya memahami apa yang dirasakan para warga tersebut. Namun menurutnya pembebasan itu telah terjadi apalagi tidak ada tekanan dalam kesepakatan. Basaruddin juga menyinggung persoalan harga diri.
“Apalah artinya, ketika kesepakatan telah disepakati lalu ingin dirubah kembali. Materi tidak ada artinya dari harga diri — ketika sudah disepakati tidak adalagi keberatan,” ucapnya. Apalagi kata dia kesepakatan tersebut dibuat tanpa ada tekanan.
Dirinya mengungkapkan pembebasan lahan pada tahap 1 dan 2 memang berbeda sebab tahap dua ungkap Politisi Nasdem ini, sudah ada tim yang dibentuk Pemerintah Daerah bersama Satgas dan Tim Penilai.
“Tahap kedua ganti kerugian itu sudah melalui mekanisme, ada tim dibentuk Kabupaten, ada Satgas, dan Tim penilai yang turun menilai besarnya ganti kerugian yang harus diterima oleh pemilik lahan,” ungkapnya. “Berbeda pada ganti kerugian sebelumnya tidak ada aturan yang mengikat”.
Kendati demikian, dirinya menyarankan, para warga yang protes pembebasan lahan itu agar menyusun kembali tuntutannya dan menyampaikan langsung kepada pihak Masmindo pada rapat selanjutnya di hari Jumat, 28 Juli 2023 nanti.
Senada Basaruddin, Arfan Basmin Politisi PPP ini juga menyarankan pada warga yang protes, agar menyusun tuntunannya kembali pada rapat berikutnya. Terlebih kata dia pihaknya hanya bisa menyerap aspirasi dan memfasilitasi ke pihak Masmindo.
Anggota DPRD Luwu yang baru saja naik haji ini juga menjawab keberatan para warga untuk disampaikan langsung pada pihak perusahaan. “Jangan sampai kami yang berkomunikasi dengan pihak MDA masyarakat tidak puas,” ujarnya.
Andi Mammang demikian, Politisi Gerindra ini juga menuturkan, DPR hanya bisa memfasilitasi dengan pihak perusahaan. Apalagi kata dia DPR tidak memiliki hak secara hukum mengabulkan permintaan para warga yang protes.
Sementara itu salah satu warga yang protes terhadap pembebasan lahan tersebut mengaku kecewa sebab ada perbedaan harga terjadi setelah pembebasan lahan miliknya. Apalagi harga tersebut cukup jauh.
“Kami tidak bermaksud menghalangi-halangi Masmindo. Tetapi kami sudah tidak punya hak. Dulu harga tanah kami hanya Rp 15 ribu sekarang berubah sampai Rp 80 ribu. Kami meminta untuk disetarakan,” harapnya.
Kendati demikian jika hal tersebut tidak terkabulkan ia meminta agar ada pemberdayaan bagi masyarakat. “Kami minta harga disetarakan atau setidaknya ada pemberdayaan seperti lapangan kerja dan bantuan pendidikan bagi warga terdampak,” tandasnya. (Jayanto)
