Kabardedikan.com, Luwu —Tim intelejen Kejaksaan Negeri Luwu bekerjasama dengan tim intelejen dari Kejaksaan Negeri Morowali didukung oleh tim intelejen dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah mengamankan Daftar Pencarian Orang (DPO) — Marjono, Mantan Kepala Desa Padang Kamburi, Kecamatan Bua Ponrang, Luwu, Sulawesi Selatan.
“Yang bersangkutan ada di Morowali. Kami berangkat hari Selasa, kemudian kami lakukan kordinasi dengan Kejari Intel Morowali dan Kejati Sulteng, kemudian koordinasi dengan pihak PT IMIP yang terdaftar sebagai pekerja di sana,” ujar Kasi intel, Jainuardi Mulia saat press rilis, Jumat, 28 Juli 2023.
Ia menjelaskan penangkapan itu dilakukan setelah Marjono tercatat sebagai daftar pencairan orang (DPO) sejak bulan September 2022. “Kita tangkap di area dropzone, di mana Marjono bekerja sebagai sopir truk di sana. Pada saat ditangkap tidak ada perlawanan dari DPO,” jelasnya.
Tersangka Marjono diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi Dana Desa total anggaran Rp 300 juta lebih, pada tahun 2019, 2020, dan 2021 — diduga melakukan mark up sejumlah kegiatan di Desa Kamburi: plat dekker, bantuan sosial dan bedah rumah.
Marjono ini sebut Rama Hadi tidak pernah memenuhi panggilan penyidik sebanyak tiga kali pada tanggal 9,10 dan 15 Agustus 2022 untuk dimintai keterangan terkait perkara tersebut.
“Atas dasar bukti yang cukup, Marjono telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Luwu,” ujar Kasi Pidsus Kejari Luwu, Rama Hadi
Setelah diamankan, sebut dia, Marjono langsung dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Morowali pada pukul 20.50 WITA. Selanjutnya, ia langsung diantar ke Kejaksaan Negeri Luwu menggunakan kendaraan Toyota Inova dengan pengawalan dari Kejaksaan Negeri Luwu sebanyak 2 orang.
Kasi pidsus Kejari Luwu menjelaskan jika terkait formil materil jika dinyatakan lengkap, maka akan langsung dilimpahkan ke pengadilan Tipikor.
“Pimpinan kami sudah memerintahkan untuk melakukan penahanan mulai hari ini, sehingga langsung dilakukan pemberkasan,” jelasnya.
Marjono sendiri ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi yang merugikan negara berdasarkan penghitungan audit dari Inspektorat sebesar Rp.389 juta.
“Modus tersangka yakni pemalsuan LPJ seolah-olah pekerjaan itu dilaksanakan 100 persen,” ujarnya. Pasal yang disangkakan yakni pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, serta pasal berkaitan pemalsuan. (Rs/*)
