Kabardedikan.com, Jakarta —Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian menegaskan pelantikan sembilan Penjabat atau Pj Gubernur telah sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
“Ada empat yang latar belakangnya dari TNI dan Polri, tapi mereka sudah pensiun. SK pemberhentiannya juga ada, semua lengkap administrasinya. Jadi kita mengacu pada aturan hukum yang berlaku,”ujar Tito usai pelantikan di Kantor pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa, 5 September 2023.
Empat Purnawirawan itu Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Mayjen TNI (Purn) Hassanudin, Pj Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana, Pj Gubernur Bali Irjen Pol (Purn) Sang Made Mahendra Jaya, Dan Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto.
Empat itu sebelumnya telah beralih menjadi aparatur sipil negara di sejumlah Kementerian/Lembaga.
“Tadi, yang 4 semuanya sudah purnawirawan dan tidak dilarang mereka untuk menjadi ASN. Setelah mereka menjabat Aparatur Sipil Negara, eselon I struktural misalnya. Staff ahli Menteri itu adalah eselon I struktural, maka dia memenuhi syarat untuk menjadi Penjabat Gubernur,” Jelasnya.
Mendagri menjelaskan, undang-undang nomor 10 tahun 2016 terkait Pilkada sudah mengatur pengangkatan PJ Kepala Daerah, dalam UU Pilkada itu disebutkan, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
“Kita memahami semangat daripada reformasi, demokratisasi yang berorientasi penekanan kepada civilization yaitu mensipilkan, pemerintahan yang sipil ya. Maka kalau dari TNI dan Polri ingin menjadi Penjabat, mereka harus berada pada posisi purnawirawan, pensiun,” tandasnya.
Sementara 5 Pj Gubernur Lainnya dilantik berasal dari birokrat karir, yaitu Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin, Pj Gubernur Nusa Tenggara Timur Ayodhia G.L. Kalake, Pj Gubernur Kalimantan Barat Harisson, Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar, Dan Pj. Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun. (*)
