Kabardedikan.com, Luwu — Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa atau DPMD Luwu telah menyerahkan bantuan hibah kepada sejumlah kelompok di desa dan kelurahan. Bantuan itu bersumber dana hibah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Luwu.
Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Indah Kumalasari mengatakan, bantuan tersebut diserahkan langsung kepada 10 kelompok di 5 lokus. 5 Lokus itu ialah Desa Pongko Kecamatan Walenrang Utara, Desa Puty Kecamatan Bua, Kecamatan Ponrang dan Kecamatan Larompong.
“Juknis berbasis kelompok. Masing-masing desa dua kelompok. Kita juga sudah rapat di Bapeda, sepakat dua kelompok setiap desa agar outputnya maksimal,” ujar Indah di ruangnya, Kamis, 14 September 2023.
Basis data warga yang menerima bantuan ini berasal dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Eksterm atau PK3E yang berasal dari Bapeda Luwu. Data ini menjadi rujukan Dinas PMD Luwu dalam menyerahkan bantuan tersebut kepada setiap kelompok di 5 lokus tersebut.
Setiap lokus masing-masing menerima bantuan sebesar Rp 100 juta. Namun para kelompok tidak menerima bantuan dalam bentuk uang, melainkan barang usaha agar para kelompok mampu mengelola bantuan tersebut bersama-sama sehingga keluar dari kemiskinan ekstrem.
Indah menjelaskan di Desa Pongko dan Desa Puty bantuan berupa bibit lele, Desa Buntu Kamiri berupa anak kambing, juga satu kelompok di Kelurahan Padang Sappa, di kelompok lain bantuan usaha rumput laut, sedangkan di Kelurahan Larompong berupa bantuan bibit semangka tanpa biji.
“Jadi bantuan itu tidak hanya anak kambing atau bibit saja tetapi juga lengkap alat pendukung lainnya. Seperti ternak kambing lengkap dengan kandangnya, bantuan bibit semangka lengkap dengan kultivator, mesin air, jaring bahkan pupuknya lengkap,” ungkap Indah.
Dirinya menuturkan setiap kelompok itu mengusulkan sendiri bantuan usaha apa yang mereka inginkan serta membuat rencana anggaran belanja atau RAB usahanya, namun kata Indah, disesuaikan kondisi dan anggaran.
Dirinya juga menambahkan jika para kelompok tersebut akan didampingi para penyuluh untuk mengukur keberhasilan usaha para setiap kelompok penerima. Olehnya itu, Indah menjelaskan pemerintah akan tetap memantau perkembangan hasil bantuan tersebut.
“Para kelompok menerima bantuan ini akan dilakukan monitoring selanjutnya, guna mengetahui sejauh mana perkembangan bantuan usaha tersebut,” pungkasnya.
Pengentasan kemiskinan ekstrem ini sudah menjadi program nasional. Presiden Joko Widodo memerintahkan agar pemerintah daerah mengambil langkah penghapusan kemiskinan eksterm ini hingga di tahun 2024 harapan Presiden kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai 0%. (Jayanto)
