Kabardedikan.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Keuangan atau Kemenkeu RI merombak sistem laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) agar Aparatur Sipil Negera (ASN). Presiden meminta agar ASN fokus pada Pekerja utamanya.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka Rakernas Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Hotel Mercure, Jakarta pada Selasa, 3 Oktober 2023. Jokowi menyampaikan, seharusnya PNS bekerja lebih besar dengan ekosistem kerja yang lebih mendorong inovasi dan efisien.
Presiden mengatakan itu sebab dari pengalamannya saat berkunjung ke daerah-daerah menemukan kepala sekolah harus mengurus SPJ hingga larut malam.
“Saya lihat kok kepala sekolah dan gurunya kerja sampai malam-malam ini urusan apa saja? SPJ. Bukan urusan menyiapkan, merencanakan kegiatan belajar mengajar, tapi urusannya SPJ,” tukas Jokowi.
Dia menilai ASN adalah mesin birokrasi yang seharusnya mengurusi hal penting terdapat dalam sistem tolok ukur kinerja dan penghargaan dengan jelas.
Jokowi mencontohkan kinerja ASN, seperti sekretaris daerah yang harus bisa menumbuhkan perekonomian daerah di kabupaten hingga lebih dari 6 persen. Selain itu, lanjutnya, kepala dinas terkait juga seharusnya bisa menekan angka inflasi di bawah 3 persen.
“Kepala dinas yang berhubungan dengan inflasi, apa? Kalau inflasi tidak bisa di bawah 3 (persen), berarti enggak kerja. Ketiga, kemiskinan. Ini yang dibutuhkan memang itu. Bukan terjebak pada rutinitas harian yang SPJ, SPJ, SPJ; prosedur, prosedur, prosedur,” ujar Jokowi.
Oleh karena itu, dia pun meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dapat merumuskan soal perubahan prosedur SPJ melalui Revisi Undang-Undang ASN yang dijadwalkan disahkan oleh DPR RI.
Presiden mengharapkan ada perubahan dari sistem kerja PNS. Sebab kata dia, Indonesia akan tertinggal jauh dari perubahan dunia yang sangat cepat jika tidak berubah. (*)
