Kabardedikan.com, Luwu – Pemerintah Kabupaten Luwu kembali mengeluarkan kebijakan fiskal seiring keuangan Pemkab Luwu tahun 2024 tidak pernah sehat.
Sakitnya keuangan Pemkab Luwu diakui oleh Penjabat Bupati Luwu Muhammad Saleh di beberapa kesempatan kegiatan di DPRD Luwu, ia menyampaikan bahwa keuangan Pemkab Luwu saat ini dalam kondisi tidak baik.
Saat pelantikan Anggota DPRD Luwu periode 2024-2029 ia mendorong agar DPRD Luwu yang baru saja dilantik untuk bersinergi sehingga APBD Pokok di tahun 2025 bisa sehat.
“Bagaimana memikirkan APBD kita di tahun 2025 ini, kita ingin APBD kita sehat, APBD dengan dana yang kecil bisa mewujudkan program menyentuh masyarakat kecil,” ujar dia saat membawakan pidatonya pada pelantikan Anggota DPRD Luwu periode 2024-2029.
Diketahui Pemerintah Kabupaten Luwu saat ini tengah mengeluarkan kebijakan rasionalisasi anggaran kepada seluruh dinas untuk menstabilkan keuangan daerah. Hal tersebut dilakukan, sebab pendapatan daerah saat ini minim dan dana transfer tidak masuk ke kas daerah.
Akibatnya, Pemkab Luwu meminta seluruh dinas merasionalkan anggaran mereka sebesar 10 persen dari anggaran yang direncanakan dari awal. Sehingga semua dinas di Pemkab Luwu memotong beberapa program mereka.
Informasi yang dihimpun Kabardedikan, di Dinas BKSDM Luwu, mengurangi kegiatan orientasi PPK yang seharusnya selesai tahun ini namun ditangguhkan hingga tahun depan. Dinas Kesehatan Luwu mengurangi kegiatan operasional mereka, begitu juga disejumlah dinas lainnya. Bahkan Dinas PUTR Luwu, kebijakan ini mengganggu pencairan mereka ke depan.
Salah satu tim anggaran Pemkab Luwu Awwabin juga menjelaskan kebijakan ini terpaksa dilakukan agar keuangan daerah tetap stabil. Kebijakan fiskal ini sebagai langkah agar APBD Perubahan tahun 2024 tetap bisa berjalan dengan baik dan tahun 2025 Pemda Luwu tidak kembali berutang.
“Setelah kebijakan rasionalisasi dikeluarkan, kami melakukan evaluasi APBD dan menyetujui bahwa semua dinas yang menggunakan DAU murni harus merasionalisasikan anggarannya sebesar 10 persen,” ungkapnya.
Kondisi keuangan ini berdampak pada APBD Perubahan tahun 2024 Pemkab Luwu. Pada pembahasan rancangan APBD Perubahan tahun 2024, Rusli Sunali memastikan tidak ada kegiatan fisik baru yang akan dilaksanakan sebab kondisi keuangan yang tidak membaik.
“Semua dinas yang telah kita bahas RKA-nya (Rencana Kerja dan Anggaran) tidak ada yang menyampaikan adanya kegiatan fisik baru. Jika itu terjadi, maka Banggar DPRD tidak akan mengakui program tersebut. Kami menginginkan transparansi,” tegasnya.
Kini Rancangan APBD Perubahan tersebut dalam perjalanan evaluasi di provinsi hal tersebut seusai dengan jadwal dan undangan evaluasi.
Namun anggota DPRD Luwu yang baru dilantik berpotensi tidak menerima APBD Perubahan tersebut. Pasalnya dalam evaluasi tidak didampingi anggota DPRD Luwu periode 2024-2029.
Andi Mammang, anggota DPRD Luwu incumbent menginginkan agar evaluasi APBD tersebut didampingi anggota DPRD Luwu yang baru dilantik agar tidak menjadi polemik seperti APBD Perubahan 2023 yang menyebabkan utang daerah. Sebab sesuai kesepakatan usai pembahasan rancangan itu, tidak ada kegiatan fisik baru yang akan dilaksanakan nanti.
“Jika tidak ada keterlibatan dari anggota DPRD, apa yang bisa kita perbaiki? Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai anggota DPRD Luwu,” ujar Andi Mammang pada saat rapat membahas persiapan orientasi DPRD Luwu di ruang Musyawarah DPRD, Selasa, 2 September 2024. (Jayanto)
