Kabardedikan.com, Luwu – Penjabat Bupati Luwu Muhammad Saleh menandaskan bahwa Kabupaten Luwu telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), hal tersebut disampaikannya saat membacakan pidato pelantikan Anggota DPRD Luwu, Senin, 2 September 2024.
Penjabat Bupati menyampaikan itu setelah menerima sebuah penghargaan UHC dari pemerintah pusat di Jakarta. Dikutip dari rilis berita Kominfo Luwu, menjelaskan UHC sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses layanan kesehatan yang berkualitas.
“Saya sudah mencanangkan agar Luwu UHC. Itulah adalah program saya sejak saya masuk. Sekarang Alhamdulillah kita sudah bisa mengcover semua masyarakat agar bisa berobat secara gratis,” jelas Pj Bupati Luwu.
Sekedar diketahui UHC adalah program BPJS dimana kepesertaan BPJS di suatu daerah sudah di atas 95 persen dari jumlah penduduk suatu daerah. Daerah sudah mencapai UHC, maka bisa menerapkan sistem berobat gratis atau BPJS Gratis.
Namun penghargaan itu bukanlah sebuah penghargaan bahwa tahun ini Kabupaten Luwu sudah bisa menerapkan BPJS Gratis. Sebab kepersertaan aktif BPJS masyarakat Luwu belum mencapai 95 persen.
“Penghargaan itu yang dihitung adalah jumlah kepersertaan secara total, baik yang aktif maupun tidak aktif di master file BPJS Kesehatan. Makanya Kabupaten Luwu dapat penghargaan itu karena ada riwayat kita pernah UHC tiga kali berturut-turut,” ungkap Nuryanti Kepala BPJS Luwu kepada Kabardedikan, Rabu, 4 September 2024
Ia mengungkapkan, pada tahun 2017-2019 Luwu pernah UHC dengan total kepersertaan yang aktif sebanyak lebih 95 persen jumlah penduduk. Namun tahun berikutnya, program itu terputus lantaran Luwu mengalami kekurangan anggaran. Sedangkan total kepersertaan yang aktif saat ini hanya 87 persen.
Meski demikian Kepala BPJS Luwu menjelaskan bahwa diberbagai kesempatan pertemuan, Pemerintah Kabupaten Luwu berkomitmen agar Luwu bisa UHC. Dengan begitu, Luwu perlu menyiapkan anggaran sebesar Rp 35 Miliar jika tidak ada penonaktifan kepersertaan tahun ini.
DPRD Luwu periode 2019-2024 juga mendorong agar Kabupaten Luwu bisa UHC. Pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPRD bulan Mei lalu, mendorong agar APBD Pokok tahun 2025 program UHC menjadi prioritas.
Namun keadaan sebaliknya, kondisi keuangan Pemkab Luwu saat ini dalam keadaan yang tidak sehat, Pemkab Luwu dua kali mengeluarkan kebijakan fiskal yang menandakan bahwa perjalanan untuk UHC masih tanda tanya. (Jayanto)
