Kabardedikan.com, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pengangkatan CPNS dan PPPK dipercepat. Pengumuman itu disampaikan saat menggelar konferensi pers bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, di Jakarta, Senin, 17 Maret 2025.
“Pengangkatan CPNS diselesaikan paling lambat Juni 2025, sedangkan PPPK diselesaikan paling lambat Oktober 2025. Penyelesaian pengangkatan ini dilakukan sesuai kesiapan masing-masing kementerian, lembaga, dan pemda sesuai persyaratan yang ada,” ungkap Prasetyo dikutip dari Humas MenPANRB, Senin, 17 Maret 2025.
Prasetyo mengimbau agar instansi pusat dan daerah segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing instansi dalam memenuhi persyaratan.
Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini mengungkapkan bahwa pemerintah mengambil kebijakan penyesuaian pengangkatan untuk melindungi CASN dengan cara menata secara komprehensif proses dan kesiapan di lapangan.
Rini lebih lanjut menjelaskan, pada awalnya, analisis dan koordinasi awal menunjukkan bahwa seluruh Kementerian, Lembaga, Pemda bisa siap di waktu yang telah disepakati yakni CPNS di Oktober 2025, dan PPPK di Maret 2026.
“Kebijakan kemarin diambil murni karena kami ingin memperkuat dan memastikan kesiapan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam pengangkatan CASN yang harus dilaksanakan secara hati-hati dan menjamin kepastian pengangkatan,” tutur Rini.
Namun demikian, jelas Rini, setelah mencermati dinamika dalam dua minggu terakhir, Kementerian PANRB, BKN, dan instansi terkait terus melakukan simulasi, analisis dan formulasi untuk menghitung dan mempercepat pengangkatan CASN dengan tetap seoptimal mungkin melindungi hak-hak CASN.
“Alhamdulillah, pemerintah dapat menemukan mekanisme-mekanisme percepatan dan Bapak Presiden menyambut baik upaya ini dan kemudian memberikan arahan yang sangat berpihak kepada rakyat dan CASN,” ungkap Rini.
Menindaklanjuti arahan Presiden, Kementerian PANRB dan BKN mempersilahkan pengangkatan sesuai proses yang ada, selama Kementerian, lembaga, Pemda menunjukkan kesiapannya dalam memenuhi persyaratan dan sesuai jadwal terbaru yang sudah ditetapkan.
“Sesuai arahan bapak Presiden, K/L/Pemda perlu segera menindaklanjuti kebijakan ini dengan menyusun perencanaan pengangkatan CASN melalui simulasi/analisis yang mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dalam pengangkatan CASN,” pungkasnya. (*)
