Kabardedikan.com, Luwu – Bupati Luwu didampingi Wakilnya Dhevy Bijak Pawindu meminta kepada para Camat untuk mensosialisasikan kebijakan responsif PBB-P2. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama 22 Camat di Kantornya, Rabu, 3 September 2025.
Dia mengatakan, di masa kepemimpinannya sejak Februari 2025, pihaknya belum pernah mengambil langkah menaikkan PBB-P2. Kenaikan PBB-P2 diambil pada kepimpinan sebelumnya, sehingga Pemerintahan Pata-Dhvey hanya melaksanakan kebijakan tersebut.
“Sekaitan hal tersebut, dalam rapat ini kami minta para camat untuk mensosialisasikan kebijakan responsif Pemkab Luwu sekaitan PBB-P2 yang saat ini marak menjadi tuntutan masyarakat,” kata dia.
“Jadi dalam hal ini kita tunda kenaikannya dan tetap memakai kebijakan lama. Adapun masyarakat yang sudah terlanjur membayar PBB-P2 sesuai aturan baru, kelebihannya akan kita kompensasi di pajak tahun berikutnya,” tegas Patahudding.
Sementara itu, Kepala Bapenda Luwu H Sofyan Thamrin mengatakan rapat tersebut sebagai bentuk respon cepat Bupati Luwu atas perkembangan yang terjadi.
Dia mengakui Bupati dan Wakil Bupati Patahudding dan Dhevy Bijak Pawindu hanya menjalankan kebijakan kenaikan PBB-P2 yang diambil pada tahun lalu dan dijalankan tahun 2025.
“Bupati dan Wakil Bupati Luwu memiliki program prioritas terkait PBB-P2, dimana di awal pemerintahan lansung dijabarkan dalam bentuk launching pembebasan PBB-P2 bagi warga miskin ekstrem dan anggota legiun veteran dan mantan Bupati,” jelas Sofyan Thamrin.
Sofyan Thamrin menambahkan, dalam rapat dengan menghadirkan 22 camat se-Kabupaten Luwu ini yakni membahas sejumlah agenda diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi PBB-P2 Tahun 2025 Monev PBB-P2 Tahun 2025, Identifikasi SPPT PBB P2 Masyarakat Menengah ke bawah yang terdampak penyesuaian kenaikan NJOP Tahun 2025, Evaluasi pembayaran PBB P2 secara non tunai thun 2025 dan persiapan pembukaan Posko aduan PBB-P2 di kntor Kecamatan
“Bapak Bupati tidak hanya sebatas menyikapi permasalahan ini secara reponsif, bahkan beliau memerintahkan untuk membuka posko aduan sebagai sarana masyarakat menyampaikan aspirasi sekaitan PBB-P2,” tandasnya.
Adapun 5 kebijakan responsif terkait kenaikan PBB-P2 yakni:
1. Pembebasan PBB-P2 tahun anggaran 2025 bagi masyarakat miskin ekstrem dan Legiun Veteran RI.
2. Evaluasi tarif secara bertahap, khususnya untuk objek pajak yang mengalami penyesuaian kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tahun 2025, disertai pembukaan posko pengaduan PBB-P2 di 22 kecamatan.
3. Keringanan, penundaan, penghapusan denda, dan relaksasi pembayaran, termasuk kompensasi bagi wajib pajak yang telah membayar lebih tinggi pada tahun berjalan, yang akan diberikan pada tahun berikutnya dalam bentuk pengurangan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Sosialisasi bersama tokoh masyarakat, DPRD, dan perwakilan wajib pajak untuk mencari solusi yang adil serta memperluas pemahaman manfaat PBB-P2.
5. Peninjauan kembali kenaikan kelas tanah dan NJOP sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keseimbangan pembangunan dengan kemampuan masyarakat. (*)
