Kabardedikan.com, Luwu – Pemerintah Kabupaten Luwu membatalkan kenaikan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)
tahun 2025.
Pembatalan itu merupakan bentuk respon Pemda Luwu atas keluhan masyarakat. Adapun masyarakat yang telah terlanjur membayar pajak tahun ini, akan mendapatkan kompensasi pada tahun depan.
Plt Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Luwu, Zulfikar, menjelaskan bahwa seluruh PBB-P2 tahun 2025 akan dikembalikan ke perhitungan tahun 2024.
“Akan tetapi kebijakan itu tidak berlaku pada tanah yang dimiliki perusahaan-perusahaan swasta,” kata Zulfikar saat dikonfirmasi, Rabu, 3 September 2025.
Ia menjelaskan, masyarakat yang sudah terlanjur membayar PBB-P2 dengan nominal lebih tinggi akan diberikan kompensasi tahun depan. Artinya, selisih pembayaran mereka akan dihitung sebagai kelebihan.
“Sebagai contoh, masyarakat telah membayar PBB-P2 sebesar Rp500 ribu. Setelah dihitung kembali dengan perhitungan tahun 2024, mestinya Rp300 ribu. Maka tahun depan cukup membayar Rp100 ribu saja,” jelasnya.
Zulfikar menambahkan, ke depan sudah tidak ada lagi kenaikan PBB-P2, kecuali jika ada pemutakhiran data atau adanya bangunan baru di atas tanah tersebut. Dalam kondisi itu, PBB-P2 memang harus disesuaikan.
“Inilah yang akan kami sampaikan kepada masyarakat melalui posko aduan yang segera dibuka di kecamatan,” terangnya.
Menurutnya, Bapenda juga akan mencetak ulang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun 2025 dengan perhitungan lama. SPPT baru ini hanya berlaku bagi masyarakat yang belum membayar pajak.
“Sedangkan untuk yang sudah terlanjur bayar, kompensasi dilakukan tahun depan sesuai mekanisme yang tadi saya jelaskan,” katanya.
Terkait posko aduan di Kecamatan kata dia, akan segera dibuka. Mantan Camat Ponrang ini menjelaskan bahwa pihaknya sementara menyusun petugas yang akan bekerja di posko tersebut.
“Camat adalah perpanjangan tangan Pemerintah Daerah untuk menyampaikan kebijakan responsif dan teknisnya ke masyarakat. Nanti ada petugasnya sementara kita susun. Dalam waktu dekat ini posko sudah bisa dibuka,” tandasnya.
Sementara Itu Camat Ponrang Musta menjelaskan bahwa pihaknya menunggu arahan dari Pemerintah Daerah kapan posko tersebut akan dibuka. Yang pasti kata dia, telah menyiapkan segala hal untuk posko aduan tersebut.
“Terkait posko aduan di kecamatan nanti ada staff kecamatan satu orang dan ada dari Bapenda satu orang yang akan bertugas menerima aduan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat,” kata dia.
Ia menambahkan, akan ada pertemuan dengan seluruh kepala desa dan lurah untuk memastikan informasi ini bisa diteruskan kepada warga di tingkat paling bawah. (Jayanto)
