Kabardedikan.com, Luwu – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Luwu mengajukan permohonan penambahan perjalanan dinas ke Tim Pengelola Anggaran Daerah (TPAD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Luwu pada pembahasan APBD Perubahan 2025 di ruang Musyawarah DPRD Luwu, Rabu, 10 September 2025.
Permohonan penambahan perjalanan dinas ini bertujuan untuk melakukan konsultasi terkait program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Dinas Perkim menyebutkan masih ada ribuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Luwu.
“Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Luwu sebesar 9.342. Perlu intervensi Kementerian untuk menanggulangi RTLH di Kabupaten Luwu. Jika kita hanya mengandalkan APBD tidak bisa,” ungkap Plt Kadis Perkim Luwu Ahyar Kasim.
Anggota Banggar DPRD Luwu dari Fraksi Golkar, Arman, menyetujui permohonan penambahan perjalanan dinas tersebut. Menurutnya, program pusat ini perlu dikonsultasikan agar masalah RTLH di Luwu bisa segera diselesaikan.
“Saya dari Fraksi Golkar sepakat. Mudah-mudahan TPAD mengakomodir penambahan perjalanan dinas tersebut. Karena di Luwu ini masih ada empat kecamatan yang masuk wilayah kumuh,” tuturnya.
Summang, anggota Banggar DPRD Luwu dari Fraksi Demokrat, juga senada dengan rekannya. Ia menilai penambahan perjalanan dinas Perkim perlu dilakukan untuk mengurangi jumlah RTLH di Kabupaten Luwu.
“Kecamatan Ponrang juga masih wilayah kumuh dan tidak pernah disentuh bedah rumah menggunakan APBD. Sehingga menurut saya memang perlu penambahan,” katanya.
Sementara itu, Alamsyah selaku anggota TPAD Kabupaten Luwu menjelaskan bahwa Dinas Perkim memang sudah mengajukan penambahan perjalanan dinas pada APBD Perubahan 2025.
“Jika diusulkan ditambah lagi, semua dinas juga pasti mau mengajukan. Padahal kondisi kita saat ini sangat sulit. Saya kira tergantung Dinas saja memaksimalkan,” jelasnya. (Jayanto)
