Kabardedikan.com, Luwu – Ketua Komisi I DPRD Luwu, Basaruddin, meminta pemalangan jalan di Desa Rante Balla segera dihentikan. Pemalangan tersebut kata dia, berdampak pada aktivitas ratusan pekerja Awak Mas Project PT Masmindo Dwi Area (MDA).
Permintaan itu disampaikan Basaruddin setelah menemui pekerja Awak Mas yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Luwu (AMAL) di depan Kantor DPRD Luwu, Kamis, 15 Oktober 2026.
Basaruddin menilai pemalangan yang dilakukan Anak Adat Rante Balla seharusnya tidak terjadi. Menurutnya, DPRD Luwu sebelumnya telah mengeluarkan rekomendasi agar persoalan sengketa lahan yang dipermasalahkan diselesaikan melalui jalur pengadilan.
“Sebelum Anak Adat Rante Balla melakukan audiensi bersama Komisi III DPR RI, kami sudah melakukan RDP juga dan mengeluarkan rekomendasi agar persoalan sengketa lahan yang dipersoalkan itu diserahkan ke pengadilan,” jelasnya saat dikonfirmasi.
Ia berpendapat, penyelesaian sengketa lahan melalui jalur hukum perlu berjalan tanpa mengabaikan dampaknya terhadap para pekerja. Basaruddin juga menilai aktivitas perusahaan masih dapat berlangsung di luar area yang dipersoalkan.
“Jika kita cermati hasil rekomendasi Komisi III DPR RI, yang diminta untuk dihentikan aktivitas sebagian lahan yang dipersoalkan, bukan keseluruhannya. Artinya, karyawan dan perusahaan masih bisa beraktivitas,” tuturnya.
Untuk mencari jalan keluar, Basaruddin mengatakan DPRD Luwu akan segera menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Polres Luwu. Pertemuan tersebut diharapkan dapat membahas langkah penyelesaian atas pemalangan yang berdampak pada aktivitas pekerja.
DPRD Luwu juga berencana menyurati Komisi III DPR RI untuk menjelaskan perkembangan persoalan tersebut, termasuk dampak pemalangan terhadap para pekerja.
“Kami juga akan bersurat ke Komisi III DPR RI. Semoga bisa diterima sehingga kami dapat menjelaskan duduk perkara dan dampak dari persoalan ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, dampak pemalangan tidak hanya dirasakan perusahaan akibat terganggunya aktivitas operasional, tetapi juga para pekerja yang tidak dapat bekerja.
Dia berharap aktivitas perusahaan tetap dapat berjalan selama proses penyelesaian sengketa lahan berlangsung hingga pengadilan mengeluarkan keputusan inkrah. (*)
