Kabardedikan.com, Jakarta — Presiden Jokowi Widodo atau Jokowi menegaskan, realisasi anggaran baik APBN maupun APBD harus optimal dan produktif. Lantaran lemahnya pengawasan, masih banyak program kerap tidak sesuai ketentuan.
“Banyak APBN/APBD yang berpotensi tidak optimal. Saya ingatkan pada semua penganggaran harus produktif. Masih banyak penganggaran saja tidak benar,” kata Jokowi di Rapat Koordinasi Nasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jakarta Timur, Rabu, 14 Juni 2023.
Seperti anggaran stunting sebut Jokowi yang mencapai miliaran rupiah. Anggaran tersebut habis di perjalanan dinas, operasional dan kegiatan teknis yang mengakibatkan sisa anggaran untuk pemenuhan gizi stunting jadi kecil.
“Contoh penganggaran stunting Rp 10 Miliar. Setelah saya lihat detailnya, perjalanan dinas Rp 3 Miliar, rapat Rp 3 Miliar, penguatan dan pengembangan Rp 2 Miliar. Kapan stunting selesai kalau begini ini?, harus diruba,” tegasnya.
Belum lagi di salah satu kabupaten sebut Jokowi, anggaran pengembangan UMKM sebesar Rp 2, 5 Miliar yang sisanya hanya Rp 600 juta sebab telah habis biaya perjalanan dinas dan honor.
“Masih mutar-mutar penguatan, pemberdayaan yang istilahnya absurd. Harusnya kan langsung saja beli mesin, pameran biar jelas programnya,” sebutnya.
Program kemiskinan apa lagi kata Jokowi, daerah yang kemiskinannya tinggi, tetapi biaya perlindungan sosialnya kurang dari satu persen. Hal seperti ini sebut Presiden harus diperhatikan.
“Perlu diawasi betul, diindentifikasi masalahnya, dampingi kawal agar anggaran kita produktif. Agar bisa bersaing dengan negara lain,” akunya.
Olehnya itu, Jokowi meminta BPKP melakukan orientasi pemeriksaan hasil, tidak lagi menggunakan pemeriksaan prosedural. Agar program tersebut sebut Jokowi bisa produktif.
Apalagi saat ini sambung Jokowi dalam sambutannya, Eropa sudah memasuki resesi dan beberapa waktu lalu ketika Jokowi bertemu Direktur IMF mengungkapkan 96 negera telah menjadi pasien IMF.
“Oleh sebab itu setiap rupiah APBN/APBD belanjakan secara produktif karena memang cari uang sulit, baik pajak, PBB, royalti, dividen sangat sulit,” katanya.
Menurutnya, di sinilah peran pengawasan BPKP sangat penting agar realisasi APBN/APBD bisa langsung menyentuh masyarakat. Harusnya setiap program 80 persen untuk kegiatan tersebut sisanya untuk keperluan lainnya.
“Saya sengaja cek ke lapangan agar program kita bisa sampai kepada masyarakat, jika tidak diawasi bisa bablas,” pungkasnya.(Jayanto/*)
