Kabardedikan.com, Jakarta — Presiden Joko Widodo atau Jokowi tegas mengatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah sebuah prestasi, namun WTP adalah kewajiban seluruh jajaran pemerintahan menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Juni 2023. LKPP tahun 2022 mendapatkan WTP dari BPK.
“Setiap uang rakyat harus dirasakan sepenuhnya oleh rakyat. Tertib administrasi itu penting, tetapi jauh lebih penting apa kemanfaatan untuk rakyat apa, apa yang dirasakan masyarakat,” ujar Presiden.
Sebab selama ini sebutnya, banyak menemukan di beberapa provinsi, kabupaten/kota uang rakyat habis di birokrasi dan proses, seperti perjalan dinas dan rapat-rapat.
“Saya berikan contoh, penyuluhan pertanian, saya tidak usah menyampaikan di provinsi mana. Tujuannya meningkatkan kualitas SDM pertanian, total anggaran sebesar Rp 1,5 Miliar. Tetapi Rp 1 Miliar untuk perjalanan dinas,” ungkap Jokowi.
Contoh lain dipaparkannya, pengembangan UMKM di kabupaten. Tujuannya pengembangan usaha mikro, total anggaran Rp 2,5 Miliar tetapi Rp 1,9 Miliar untuk honor dan perjalanan dinas. “Bayangkan, engga ada 20 persen untuk pengembangan usaha mikro.”
Contoh lain lagi disampaikan Jokowi, pembangunan balai pertanian di salah satu kabupaten menggunakan APBD, tujuan kegiatan membangun dan merehab balai penyuluhan total anggaran Rp 1 Miliar, tetapi Rp 734 Juta honor perjalanan dinas dan rapat-rapat.
“Saya tidak tahu berapa puluh kali rapat dilakukan. Ini banyak sekali bukan cuma tiga, ribuan contoh. Mestinya yang overhead itu ya’ 20 persen atau paling banyak 25 persen, ini ke balik,” tukas Jokowi.
Olehnya itu Presiden meminta akuntabilitas terus ditingkatkan, seperti menjaga kualitas belanja termasuk setiap perencanaan program dilaksanakan dengan baik, serta dimonitor dan dievaluasi terus agar tepat sasaran.
“Outcomenya betul-betul dirasakan oleh masyarakat, setiap rupiah uang rakyat betul-betul kembali uang rakyat, bukan untuk membiayai proses atau membiayai birokrasi,” sebutnya.
Olehnya itu Presiden menyarankan penggunaan anggaran fokus pada program unggulan seperti stunting, pengentasan kemiskinan, membantu produktivitas petani dan nelayan, mengendalikan inflasi serta membantu investasi.
“Beli produk-produk dalam negeri. Sudah bolak balik kami sampaikan, membeli produk UMKM, agar UMKM bisa naik kelas,” kata Jokowi.
Presiden meminta, BPK mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan negara agar bisa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan memperkokoh stabilitas pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju. (Jayanto/*)
