Kabardedikan.com, Luwu—Proyek Rehabilitasi Puskesmas Kamanre Dinas Kesehatan Luwu kembali menjadi temuan BPK, sebab masih terdapat kekurangan penyetoran denda sebesar Rp 100 juta lebih. Sebelumnya, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun lalu menyatakan denda keterlambatan atas proyek tersebut sebesar Rp 280 juta lebih.
Kepala Dinas Kesehatan Luwu dr Rosnawary mengatakan kepada kami jika pihak rekanan telah membayar secara berangsur, “Setau saya, rekanan sudah melakukan pembayaran secara angsur,” kata dia, 14 Juli 2023.
Dirinya mengatakan akan menanyakan kembali perkembangan temuan BPK ini ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) proyek tersebut yang saat ini tidak lagi bekerja di Dinas Kesehatan Luwu. Sementara itu Adi selaku PPK proyek ini tidak menggubris pertanyaan Kabardedikan yang dilayangkan padanya saat dikonfirmasi.
Di tempat terpisah Inspektur Luwu melalui auditornya Muhlis menyampaikan, temuan BPK tahun ini terkait Proyek Rehabilitasi Puskesmas Kamanre belum ada perkembangan.
Dirinya juga membenarkan Rehabilitasi Puskesmas Kamanre itu masih terdapat kekurangan pembayaran denda sebesar Rp 100 juta.
Pihaknya kata Muhlis, telah menyampaikan hal ini ke Dinas Kesehatan Luwu untuk segera menindaklanjuti temuan BPK selama 60 hari setelah LHP diterima Pemda Luwu. Jika dalam waktu tersebut belum ditindaklanjuti maka dilimpahkan ke sidang TPTGR (Tuntutan Pembendarahan dan Tuntutan Ganti Rugi).
Sebelumnya, Proyek Rehabilitasi Puskesmas Kamanre ini menelan anggaran sebesar Rp 5 Miliar dengan masa kerja selama 145 hari. Namun dalam perjalanannya, pekerjaan tersebut terdapat masalah, ada penambahan volume pekerjaan yaitu pembongkaran ruangan yang mengakibatkan penambahan masa pekerjaan proyek tersebut. Sehingga awalnya 145 hari kerja menjadi 195 hari.
Basri selaku pihak rekanan kepada media InewsPalopo.id tahun lalu mengungkapkan, penyebab keterlambatan proyek tersebut lantaran ada bangunan lama yang dibongkar dan membutuhkan waktu dan biaya lebih.
“Ini kan dulu di dalam itu ada bangunan besar, tiga bangunan lama saya bongkar, itu tidak ada anggarannya, saya biayai sendiri, tidak masuk dalam pekerjaan, tidak ada dalam RAB, saya tidak tahu bagaimana perencanaanya,” ungkap Basri seperti dikutip dalam InewsPalopo.id.
Dirinya menambahkan, waktu pekerjaan yang diberikan kepadanya selama empat bulan itu tidak cukup, sebab menurutnya, bangunan dengan ukuran kurang lebih 1.000 meter persegi biasanya kata dia membutuhkan waktu selama enam hingga tujuh bulan.
“Sebenarnya proyek ini judulnya rehab, tapi saya kerja bangunan baru, karena tidak ada mi itu bangunan lama, abis mi diratakan tiga gedung besar, tidak ada yang dipakai gedung lama, sekarang baru, judulnya ji rehab. Bangunan Puskesmas Kamanre ini, merupakan puskesmas percontohan pertama di Sulsel,” tandas Basri, dilansir media InewsPalopo.id. (Jayanto)
