Kabardedikan.com, Luwu —Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan 100 menara telekomunikasi di Kabupaten Luwu tidak memiliki Ijin bangunan. BPK mengungkapkan, berdasarkan data menara dari Dinas Kominfo Luwu total menara di Luwu sebanyak 129 per tahun 2022 yang masih berfungsi.
Menara-menara itu sebut BPK, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2022 terdapat potensi retrbusi ratusan juta. Sebab menara itu menurut BPK belum memiliki IMB atau yang saat ini dikenal PBG.
PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung menggantikan IMB yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2021. Perubahan pengurusan ijin bangunan itu diberlakukan sejak tahun lalu.
Atas itu, BPK meminta Dinas PUPR Luwu selaku SKPD menangani PBG memungut potensi pendapatan daerah itu ke masing-masing pihak vendor.
“Berdasarkan pemeriksaan atas data izin menara yang diterbitkan oleh DPMPTSP selaku SKPD teknis pengelola retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diketahui bahwa sampai dengan Tahun 2022 dari 129 menara telekomunikasi terdapat 100 menara yang belum memiliki izin,” kata BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2022.
BPK meminta Dinas PUPR Luwu selaku SKPD teknis pengelola retribusi PBG melakukan penertiban ataupun memungut retribusi PBG menara tersebut, sebab terdapat potensi pendapatan retribusi PBG atas menara telekomunikasi sebesar Rp 231.455.000,00.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Luwu Raden Dani Mahendra membenarkan temuan BPK itu. Dani juga menangani Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG.
“Menara itu waktu lalu masih IMB, kami sudah bersurat juga kepada pihak vendor,” kata dia. Namun kata dia saat dikonfirmasi, 1 Agustus 2023, pihak vendor belum memberikan respon.
Dirinya juga menuturkan tidak mengetahui apakah 100 menara itu benar-benar tidak memiliki IMB, jika memang benar menara-menara ini tidak memiliki PBG atau IMB, maka pihak vendor tersebut wajib membuat PBG.
Sementara itu Azis Ramli Kepala Bidang Perijinan Dinas Pengamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Luwu mengatakan, pihaknya hanya mengeluarkan IMB sebelum beralih ke PBG jika ada permohonan masuk di DPMPTSP, “Bagaimana kita mau tindaklanjuti kalau tidak ada permohonan,” ujar Ramli.
Ia mengatakan, bisa saja penyebab 100 menara telekomunikasi yang tidak memiliki IMB itu lantaran seringnya berpindah leading sektor kepengurusan IMB. Sehingga berkas IMB–nya tidak ditemukan lagi.
“Kalau pertanyaannya kok bisa tidak memiliki izin?, bisa saja salah satu penyebabnya karena seringnya berpindah-pindah tempat pengurusan
IMB. Dulu pernah di kantor Camat, Dinas Perkim, Dinas PTSP, dan PU,” sebutnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin, 21 Agustus 2023.
Kata dia, selama di Dinas DPMPTSP kepengurusan IMB sebelum beralih ke PBG akan ditindaklanjuti jika memang persyaratan mendirikan menara dinyatakan lengkap. Artinya kepungurusan IMB di masa Ramli cukup ketat.
Meski demikian dirinya tidak bisa membeberkan lebih banyak persolan 100 menara telekomunikasi yang tidak memiliki IMB itu, sebab dirinya baru sekitar 3 tahun di Dinas DPMPTSP Luwu.
“Kalau saya hanya bisa memberikan keterangan selama saya di sini. Kami juga sudah berikan datanya ke PUPR berapa banyak kami yang telah proses,” pungkasnya.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2022, BPK meminta kepada Bupati Luwu memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk menginstruksikan Kepala Bidang Cipta Karya dan Tim PBG Kabupaten Luwu penertiban dan penagihan terhadap prasarana bangunan gedung yang belum dikenakan retribusi PBG termasuk menara telekomunikasi tersebut. (Jayanto)
