Kabardedikan.com, Luwu – Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD Luwu mengatensi ihwal blangko KTP yang kerap kosong di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Luwu. Pada saat rapat paripurna hasil pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2023, Zulkifli mewakili Banggar DPRD Luwu menyampaikan agar Pemerintah Kabupaten Luwu mengalokasikan dana hibah untuk pengadaan blangko KTP.
“Perlu disiapkan anggaran ke depan pengadaan Blangko KTP, baik yang sudah melakukan perekaman sekitar 2000 orang, yang belum melakukan perekaman sebanyak 8000 orang,” ujar Zulkifli, Jumat, 29 September 2023.
H Muliadi setali tiga uang dengan Zulkifli. Anggota DPRD Luwu dari Partai Perindo ini, saat membacakan pandangan akhir fraksi hasil pembahasan APBD Perubahan tahun 2023 mengatakan, agar Disdukcapil Luwu perlu disiapkan anggaran hibah untuk pengadaan blangko KTP.
KTP fisik sendiri kerap menjadi persoalan klasik di tengah masyarakat Kabupaten Luwu, sebab tidak sedikit masyarakat Luwu saat melakukan pengurusan KTP, berakhir pulang membawa kertas berupa Surat Keterangan (Suket) KTP, sebab blangko KTP kosong.
Andi Darmawangsa Kepala Dispendukcapil Luwu mengakui kebutuhan blangko KTP di Luwu tidak pernah cukup. Apalagi saat ini Disdukcapil Luwu memprioritaskan warga yang belum pernah memiliki KTP atau warga berusia 17 tahun.
“Proses pencetakan KTP itu diutamakan bagi orang yang belum pernah atau baru punya KTP atau istilahnya PRR. Setelah itu barulah kita urus yang hilang, ganti status, atau yang lainya,” ujar Darmawangsa. “Jadi mohon maaf jika yang hilang, rusak, atau yang lainnya kita hanya berikan kertas dulu, karena PRR ini wajib”.
PRR adalah Print Ready Record atau data siap cetak. Darmawangsa menjelaskan, pencetakan KTP PRR ini penting sebab data tersebut akan dilaporkan ke Kemandagri.
Dirinya menjelaskan, pengadaan blangko KTP ini adalah kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri. Dulu kata Darmawangsa, pihaknya pernah diberi blangko KTP hingga 5000 keping per sekali pengambilan, namun satu tahun belakang kata dia, paling tinggi 2000 keping. Dirinya tidak membeberkan alasannya.
“Dalam satu tahun terakhir, paling banyak 2000 blangko. Tidak ada jadwal pengambilan. Kalau ada pemberitahuan ketersediaan blangko di group. baru kita jadwalkan, kadang di Jakarta atau di Makassar,” katanya, seraya mengatakan, itupun maksimal 2000 keping bahkan hanya 500 keping.
Inilah kemudian yang dikatakan DPRD Luwu agar ada Petunjuk Teknis hibah blangko KTP dari Pemerintah Daerah ke Pusat, sebab kebutuhan blangko tersebut tidak pernah tercukupi untuk kebutuhan warga Luwu. Belum lagi tidak ada jumlah pasti setiap pengambilan blangko.
Penganggaran hibah untuk pengadaan blangko KTP ini diharapkan bisa menjadi solusi mengatasi persoalan KTP fisik yang sering dibutuhkan warga Kabupaten Luwu. Apalagi inisiatif seperti ini sebut Kadis Dukcapil Luwu, sudah banyak Pemerintah Daerah lakukan. Dirinya mengungkapkan harga per keping blangko KTP itu sebesar Rp 11 ribu.
“Inisiatif hibah Pemda untuk pengadaan Blangko ini sudah banyak dilakukan daerah lain. Jadi dana tersebut kita kirim ke pusat, jadi sudah ada jatah khusus selain jatah sebelumnya,” katanya.
Darmawangsa juga menjelaskan, 8000 orang yang belum melakukan perekaman KTP itu adalah warga yang telah berumur 17 tahun per Februari 2023 ini. Jadi kata dia, warga tersebut menjadi prioritas untuk dilakukan perekaman dan pencetakan KTP.
“Inilah yang diantisipasi DPRD Luwu, agar 8000 itu bisa terakomodir. Sebab jika menunggu jatah dari pusat itu belum pasti, makanya disiapkan dana hibah. Tetapi apakah pusat juga siap dengan waktu yang mepet ini?,” tanyanya.
Adapun 2000 orang yang telah melakukan perekaman yang disebutkan Zulkifli itu, Andi Darwangsa menjelaskan itu akan segera terakomodir sebab pihaknya kata dia baru saja menerima hibah blangko lagi, “kira-kira 3 atau 5 hari lagi selesai karena biasa perekaman KTP perharinya sebanyak 400 per KTP. Yang jelas kita utamakan yang belum pernah,” tegas Darmawangsa. (Jayanto)
