Kabardedikan.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengumpulkan semua penjabat (Pj) kepala daerah se – Indonesia di Istana negera, kemarin, Senin, 30 Oktober 2023. Jokowi memberikan sejumlah arahan salah satunya pengendalian inflasi.
“Pantau harga riil di pasar. Turun ke lapangan. Jika ada masalah lakukan intervensi. Subsidi angkutan bisa dilakukan,” sebut Jokowi.
Selain Itu, dia juga meminta daerah mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Menurut presiden, pemberian bantuan akan sangat membantu masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan 5 kg, rampung kalau bareng-bareng seperti itu. Rakyat adem dan saya titip yang dibeli produk dalam negeri utamanya UMKM kita,” sambung Jokowi.
Meski beberapa daerah telah turun hujan tetapi Jokowi mengingatkan penjabat kepala daerah tetap waspada terhadap dampak super El Nino sebab potensi kebakaran masih bisa terjadi.
“(Kebakaran) masih kecil, segera selesaikan. Kalau kira- kira diperkirakan tidak mampu selesaikan segera sampaikan ke BNPB pusat. Hati-hati mengenai ini,” tegasnya.
Sementara itu, reformasi birokrasi, Jokowi menegaskan pentingnya menyederhanakan prosedur dan tata kelola khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor. Sebab berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Gimana kita mau bersaing kalau (mengurus) izin masih berbulan-bulan, ke meja Ini, meja Ini, meja Ini?. Seperti itu, gubernur, bupati, wali kota harus selesaikan. Karena investasi itu rebutan. Semua negara sekarang inikan rebutan,” tuturnya.
Lebih jauh, Jokowi meminta kepala daerah memberikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi serta memastikan netralitas ASN.
“Jangan sampai memihak. Itu dilihat lho, hati-hati. Bapak, Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan memihak
atau enggak. Dan juga pastikan ASN itu netral,” tambahnya. “Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan uang berkaitan politik. Selesaikan dengan segera”.
Presiden Jokowi mendorong daerah untuk terus mendukung program prioritas pemerintah seperti penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting, dan hilirisasi industri. (*)
