Kabardedikan.com, Luwu – Bupati Luwu H Patahudding membuka secara resmi Sosialisasi Perlindungan Peserta Dan Manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Ekosistem Desa di Kabupaten Luwu di aula Andi Kambo Kantor Bupati Luwu, Senin, 15 September 2025.
Dalam sambutannya, Bupati Luwu menyampaikan bahwa negara memiliki misi perlindungan tenaga kerja melalui undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.
“Pemerintah Kabupaten Luwu menyambut baik program ini, bahkan telah menunjukkan komitmen kuat dengan capaian yang membanggakan. Pada tahun 2023 dan 2024, Kabupaten Luwu berhasil meraih Paritrana Award tingkat Provinsi Sulawesi Selatan,” jelasnya.
Dia menyebutkan, saat ini, aparat desa terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 2.007, 1.200 anggota BPD, dan 1.203 pekerja rentan. Namun angka ini sambung Patahudding perlu ditingkatkan untuk mencapai target Universal Coverage jamsostek sebesar 20 persen.
“Karena itu, pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Luwu menargetkan tambahan 5.000 pekerja rentan melalui APBD Perubahan. Nilainya kurang lebih Rp.200 juta rupiah. Meskipun anggaran kita terbatas, tetapi kita tetap memprioritaskannya,” paparnya.
Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan ini sangat penting sebab hanya dengan sekitar Rp.200 ribu lebih per tahun, jika ada peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia, ahli waris bisa menerima santunan hingga Rp.42 juta rupiah, bahkan ditambah dengan beasiswa untuk anggota keluarga.
Bupati juga mengungkapkan bahwa pada APBD Pokok tahun 2026, targetnya akan meningkat hingga 20 ribu pekerja rentan.
“Program ini benar-benar memberi perlindungan nyata bagi rakyat kecil. Untuk itu, setiap desa minimal menganggarkan 50 pekerja rentan. Jumlahnya hanya sekitar Rp.2.520.000 per desa, ditambah Rp.324.000 untuk lembaga kemasyarakatan,” ujarnya.
“Jika semua ini terlaksana, maka masyarakat kita, terutama para pekerja rentan, akan lebih terlindungi, lebih aman, dan lebih sejahtera,” tandas Patahudding.
Sementara itu, Haryanjas Pasang Kamase, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palopo mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk upaya menjalankan instruksi dari Bupati mengenai komitmen bersama tentang perlindungan masyarakat pekerja rentan dan BPD.
Ia juga menambahkan, kegiatan ini bagian dari pelaksanaan komitmen Presiden RI, Prabowo Subianto dimana BPJS ketenagakerjaan masuk dalam salah satu poin Astacita, yakni pada poin ke 7 mensejahterakan masyarakat dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Salah satu upaya didalamnya adalah bagaimana masyarakat rentan ini mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan”, ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Bupati Juga menyerahkan santunan kematian dan santunan kecelakaan kerja kepada ahli waris pekerja rentan dan aparat desa yang telah meninggal dunia. (*)
